Jelang Batas Akhir Pembayaran, BP2RD Kabupaten Sorong Imbau Warga Segera Lunasi PBB-P2 dan Siapkan Digitalisasi Pajak

Jelang Batas Akhir Pembayaran, BP2RD Kabupaten Sorong Imbau Warga Segera Lunasi PBB-P2 dan Siapkan Digitalisasi Pajak

AIMAS, melanesiapost.com — Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Sorong mengimbau seluruh masyarakat wajib pajak untuk segera melunasi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum tenggat waktu pada 30 November 2026.

Kepala BP2RD Kabupaten Sorong, Adi Bramantyo, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak merupakan bentuk kontribusi nyata untuk menyukseskan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Sorong. Pembayaran yang melewati batas akhir tersebut akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 1 persen per bulan.

"Kami mengimbau kepada Bapak dan Ibu selaku wajib pajak agar memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk segera melunasi kewajiban PBB-P2 sebelum batas akhir 30 November 2026, sehingga terhindar dari denda 1 persen per bulan," ujar Adi Bramantyo saat memberikan keterangan di Aimas, Senin (16/11/2026).


Untuk memudahkan masyarakat dan mendekatkan pelayanan, BP2RD Kabupaten Sorong membuka berbagai kanal pembayaran. Selain mendatangi langsung kantor Bank Papua atau kantor BP2RD, warga juga dapat memanfaatkan layanan pekan panutan serta operasi sisir yang tengah gencar dilakukan tim BP2RD ke kantor-kantor distrik, kelurahan, hingga tingkat kampung.

Selain PBB-P2, Adi juga menyoroti optimalisasi pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman atau yang dikenal sebagai pajak restoran sebesar 10 persen. Ia meminta konsumen agar aktif meminta resi transaksi saat berbelanja di rumah makan maupun warung makan yang telah dipasangi alat perekam transaksi dari Bank Papua.

"Kepada para pemilik rumah makan dan warung makan, kami harapkan segera mengoperasikan alat yang telah kami sediakan secara optimal. Pemasangan alat ini memang belum menyeluruh, namun akan terus kami lengkapi secara bertahap karena seluruh hasilnya akan kembali digunakan untuk membiayai pembangunan Kabupaten Sorong," jelasnya.

Menatap tahun anggaran mendatang, BP2RD Kabupaten Sorong berkomitmen meningkatkan tata kelola pemungutan pajak daerah melalui sistem digitalisasi. Pihaknya berencana menjalin nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama dengan sejumlah lembaga perbankan, di antaranya Bank Mandiri, BNI, BRI, dan Bank Papua.

"Tahun depan kami rencanakan pembayaran PBB maupun pajak daerah lainnya sudah beralih ke sistem digital dan tidak lagi manual. Masyarakat nantinya bisa membayar dengan mudah melalui layanan mobile banking maupun agen-agen perbankan yang bekerja sama," pungkas Adi sembari menyampaikan apresiasi kepada warga yang telah taat menunaikan kewajiban pajaknya.(Red)